Pertahanan Tahun 2019

No Header Variable Data Elemen Data Sub Elemen Data Sub Sub Elemen Data Sub Sub Sub Elemen Data Nilai Satuan Urusan Kewenangan Data Tunggal Data Statistik Dasar Catatan
1 I. Jenis Hak Atas Tanah*
2 1. Jumlah Hak Milik Sertifikat PERTANAHAN PROVINSI, KABKOTA DATA TUNGGAL DATA SEKTORAL Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional
3 2. Jumlah Hak Guna Bangunan Sertifikat PERTANAHAN PROVINSI, KABKOTA DATA TUNGGAL DATA SEKTORAL Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional
4 3. Jumlah Hak Guna Usaha Sertifikat PERTANAHAN PROVINSI, KABKOTA DATA TUNGGAL DATA SEKTORAL Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional
5 4. Jumlah Hak Pakai Sertifikat PERTANAHAN PROVINSI, KABKOTA DATA TUNGGAL DATA SEKTORAL Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional
6 5. Jumlah Hak Sewa Sertifikat PERTANAHAN PROVINSI, KABKOTA DATA TUNGGAL DATA SEKTORAL Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional
7 6. Jumlah Girik Surat PERTANAHAN PROVINSI, KABKOTA DATA TUNGGAL DATA SEKTORAL Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional
8 7. Jumlah Hak-Hak Lain Sertifikat PERTANAHAN PROVINSI, KABKOTA DATA TUNGGAL DATA SEKTORAL Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional
9 II. Luas Tanah Berdasarkan Hak*
10 1. Luas Hak Milik Ha PERTANAHAN PROVINSI, KABKOTA DATA TUNGGAL DATA SEKTORAL Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional
11 2. Luas Hak Guna Bangunan Ha PERTANAHAN PROVINSI, KABKOTA DATA TUNGGAL DATA SEKTORAL Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional
12 3. Luas Hak Guna Usaha Ha PERTANAHAN PROVINSI, KABKOTA DATA TUNGGAL DATA SEKTORAL Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional
13 4. Luas Hak Pakai Ha PERTANAHAN PROVINSI, KABKOTA DATA TUNGGAL DATA SEKTORAL Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional
14 5. Luas Hak Sewa Ha PERTANAHAN PROVINSI, KABKOTA DATA TUNGGAL DATA SEKTORAL Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional
15 6. Luas Girik Ha PERTANAHAN PROVINSI, KABKOTA DATA TUNGGAL DATA SEKTORAL Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional
16 7. Luas Hak-Hak Lain Ha PERTANAHAN PROVINSI, KABKOTA DATA TUNGGAL DATA SEKTORAL Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional
17 III. Tanah Kosong*
18 1. Jumlah Tanah Kosong Persil PERTANAHAN PROVINSI, KABKOTA DATA TUNGGAL DATA SEKTORAL Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional
19 2. Luas Tanah Kosong Ha PERTANAHAN PROVINSI, KABKOTA DATA TUNGGAL DATA SEKTORAL Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional
20 3. Jumlah Tanah Kosong Dimanfaatkan Persil PERTANAHAN PROVINSI, KABKOTA DATA TUNGGAL DATA SEKTORAL Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional
21 4. Luas Tanah Kosong Dimanfaatkan Ha PERTANAHAN PROVINSI, KABKOTA DATA TUNGGAL DATA SEKTORAL Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional
22 5. Jumlah Tanah Kosong Belum Dimanfaatkan Persil PERTANAHAN PROVINSI, KABKOTA DATA TUNGGAL DATA SEKTORAL Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional
23 6. Luas Tanah Kosong Belum Dimanfaatkan Ha PERTANAHAN PROVINSI, KABKOTA DATA TUNGGAL DATA SEKTORAL Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional
24 IV. Sengketa Tanah*
25 1. Jumlah Kasus Sengketa Tanah** Kasus PERTANAHAN PROVINSI, KABKOTA DATA TUNGGAL DATA SEKTORAL Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional
26 1. Jumlah Kasus Sengketa Tanah Selesai Kasus PERTANAHAN PROVINSI, KABKOTA DATA TUNGGAL DATA SEKTORAL Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional
27 2. Jumlah Kasus Sengketa Tanah Belum Selesai Kasus PERTANAHAN PROVINSI, KABKOTA DATA TUNGGAL DATA SEKTORAL Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional
28 V. Tanah Ulayat*
29 1. Jumlah Kepemilikan Tanah Ulayat** Sertifikat PERTANAHAN PROVINSI, KABKOTA DATA TUNGGAL DATA SEKTORAL Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional
30 1. Jumlah Tanah Ulayat Bersertifikat Sertifikat PERTANAHAN PROVINSI, KABKOTA DATA TUNGGAL DATA SEKTORAL Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional
31 2. Jumlah Tanah Ulayat Tidak Bersertifikat Sertifikat PERTANAHAN PROVINSI, KABKOTA DATA TUNGGAL DATA SEKTORAL Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional
32 2. Luas Kepemilikan Tanah Ulayat** Ha PERTANAHAN PROVINSI, KABKOTA DATA TUNGGAL DATA SEKTORAL Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional
33 1. Luas Tanah Ulayat Bersertifikat Ha PERTANAHAN PROVINSI, KABKOTA DATA TUNGGAL DATA SEKTORAL Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional
34 2. Luas Tanah Ulayat Tidak Bersertifikat Ha PERTANAHAN PROVINSI, KABKOTA DATA TUNGGAL DATA SEKTORAL Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional
35
36